PESAWARAN, REKANMEDIA210, - Kepala desa Panca Bakti Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran Wahono di duga kuat Selewengkan Dana Desa tahun 2023,2024 dan 2025 penggelembungan anggaran (Matk-up), manipulasi laporan, penyalahgunaan wewenang serta proyek yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), persekongkola terstruktur dan sistematis. diduga digunakan kades wahono untuk memperlancar keinginnannya

Dugaan Korupsi yang dilakukan Kepala Desa Panca Bakti sudah sejak lama di dengar oleh warga desa akan tetapi selalu saja masuk angin, seperti yang diungkap HS dan Dp mereka mengatakan, " sudah 2 kali kami memberikan keterangan ke temen-teman wartawan tapi tidak ada yang sampai berproses secara hukum, kami tidak ada kepentingan tqpi kami hanya ingin pak wahono bisa memajukan desa kami bukan malah dikorupsi ". ucap Hs dan Dp

Selanjutnya " terkait masalah taman desa yang sangat banyak menelan biaya tapi tetap saja tidak terurus, kegiatan seperti Pembangunan pagar taman desa yang 32 meter dengan anggran Rp.28.416.000 pengerjaannya itu cuma penambahan 4 batu bata keatasnya, kolam budidaya ikan lele Vol.15,5 x 10,4 Rp.71.300.00. TPT kolam budidaya ikan lele Rp.38.098..000 untuk pekerjanya saya kenal baik dengan bisa di ajak ngbrol tapi dengan catatan berkas sudah dilayangkan ke APH serta Pembersihan Embung milik desa Rp.11.000.000, itu buat apa 11.000.000 kalau untuk kegiatan gotong royong aduh gak usah ngawurlah, ini aja dulu bg yang ditanyakan dan kalau memang bisa berproses secara hukum, kami bersama masyarakat desa Panca Bakti siap memberikan keterangan kepada APH bahkan dari tahun pertama beliau menjabatpun kami sangat siap ". ujar Hs. Selasa (7/8/2025)

Keterangan dari warga desa Panca Bakti serta melihat secara langsung realisasi dilapangan, Tim investigasi Rekanmediai210 menduga adanya Penyalahgunaan wewenang dan Mark-up anggaran, oleh kepala desa Panca Bakti.

Agar berita menjadi berimbang, tim investigasi mencoba menghubungi Kepala Desa melalui Whatssap akan tetapi tidak di respon. hingga berita ini diturunkan tetap tidak direspon bahkan Nomor telpon tim investigasi diblokir oleh kepala desa. Lagi dan lagi pejabat publik tidak ingin dikonfirmasi.
(Rudy Andriansyah,S.Sos)